Karhutla dan Ketahanan Air Jadi Perhatian Forum Lingkar Merapi di Bulan Agustus
Boyolali, 26 Agustus 2026. Memasuki periode kering, kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan gangguan ketersediaan air di kawasan Gunung Merapi perlu diperkuat. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Forum Lingkar Merapi Bulan Agustus yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari wilayah sekitar Merapi.
Dalam forum tersebut disampaikan bahwa kebakaran hutan sempat terjadi di lereng barat daya Gunung Merapi. Peristiwa tersebut turut terpantau melalui Stasiun pemantauan Merapi di Jurangjero yang merekam adanya perubahan suhu sginifikan disekitar stasiun. Meski tidak menimbulkan kerusakan signifikan terhadap peralatan pemantauan, kejadian ini menjadi pengingat bahwa kawasan Merapi menghadapi ancaman yang tidak hanya berasal dari aktivitas vulkanik.
Di sisi lain, pengelolaan sumber daya air juga menjadi perhatian. Perwakilan Taman Nasional Gunung Merapi menyampaikan bahwa mata air di kawasan Merapi dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Karakteristik aliran air tanah dan sungai di Merapi yang unik membuat pemahaman dan pemantauan sumber daya air menjadi penting, terutama sebagai bagian dari upaya menghadapi potensi kekeringan.
Sementara itu sebanyak 639 truk tangki sudah didistribukan oleh BPBD Kabupaten Klaten untuk mengatasi dampak kekeringan di wilayahnya. Untuk Kecamatan Kemalang kekeringan terjadi di desa-desa di Kawasan Rawan Bencana III meliputi Desa Sidorejo, Kendalsari dan Tegalmulyo. Menurut Kepala BPBD Klaten Syahruna, S.H., CN diperlukan solusi jangka panjang berupa mencari sumber air disekitar untuk dapat dimanfaatkan, namun hal ini perlu didukung oleh kajian teknis geologi untuk mengetahui potensi dan debitnya.
Perwakilan BPBD Kabupaten Sleman, Bambang Kuntoro, menyampaikan bahwa kesiapsiagaan telah dilakukan melalui apel siaga ABT. Pelaksanaan apel dilakukan dengan dukungan berbagai pihak, termasuk unsur kepolisian dan CSR, sehingga dapat terlaksana tanpa anggaran khusus.
Penguatan pemantauan lingkungan, perlindungan sumber air, pencegahan kebakaran, serta koordinasi lintas wilayah menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan masyarakat di kawasan Merapi. Masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran pada periode kering dan menjaga sumber-sumber air yang menjadi penopang kehidupan sehari-hari.
Perwakilan BPBD Kabupaten Boyolali Ari Wahyu Prabowo, S.STP., M.Si menyampaikan pentingnya tindak lanjut pembangunan akses/jembatan di kawasan Stabelan dan Takeran sebagai bagian dari dukungan terhadap kesiapsiagaan masyarakat. Pembahasan tidak hanya melihat jembatan sebagai infrastruktur, tetapi juga sebagai bagian dari sistem keselamatan masyarakat ketika terjadi kondisi darurat. Karena itu, diperlukan koordinasi lintas pemerintah daerah agar kebutuhan akses evakuasi dapat memperoleh solusi yang sesuai. Menanggapi hal tersebut Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan, S.Sos., M.Si. menyampaikan bahwa infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat untuk menghadapi kondisi darurat perlu dipersiapkan sejak sebelum bencana terjadi. Penanganan risiko bencana membutuhkan solusi yang tidak hanya cepat, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan teknis, mekanisme penganggaran, dan kondisi lapangan. Beliau menegaskan bahwa dalam kondisi bencana, pemerintah daerah perlu memahami mekanisme penanganan kedaruratan agar kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan cepat sekaligus tetap dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu pembaruan informasi terkait aktivitas Gunung Merapi disampaikan oleh Andika Bayu Aji dari BPPTKG menekankan bahwa Gunung Merapi masih berada pada Status Siaga dengan aktivitas yang masih cukup tinggi. Jumlah awan panas guguran pada 2026 juga tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya yang berada di kawasan rawan bencana, perlu tetap menjaga kesiapsiagaan dan tidak mengabaikan rekomendasi keselamatan.
Salah satu perhatian dalam pemantauan terbaru adalah adanya satu kejadian guguran yang mengarah ke sektor barat laut. Meskipun kejadian tersebut baru ditemukan satu kali dan belum menunjukkan perubahan pola yang menetap, BPPTKG terus melakukan pemantauan untuk melihat perkembangan selanjutnya. Hal ini menjadi penting karena arah guguran dapat berubah mengikuti perkembangan morfologi dan kondisi kubah lava.
Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso dalam diskusi menekankan bahwa pengurangan risiko bencana membutuhkan kolaborasi antar-pemangku kepentingan, bukan hanya mengandalkan satu instansi. Dalam konteks kawasan Merapi, koordinasi tersebut penting karena potensi ancaman dapat berdampak lintas wilayah. Beliau berharap bahwa melalui Forum Lingkar Merapi ini kesiapsiagaan harus dibangun bersama dengan memperkuat sumber daya yang sudah ada, sehingga ketika terjadi bencana, respons dapat dilakukan lebih cepat dan risiko terhadap masyarakat dapat ditekan.